Demokrasi Indonesia digerogoti korupsi
besar-besaran di berbagai bidang. Perampokan besar-besaran uang negara dan
pengkhianatan berjamaah atas konstitusi dilakukan secara masif dan terstruktur.
Karena itu, perlu ada yang dikerjakan demi menyelamatkan kondisi bangsa yang
sedang kritis.
"Sudah saatnya para aktivis pergerakan
meninggalkan ego kepentingan dan menyatukan prinsip bagi perubahan
negeri," kata aktivis Ketua Steering Committee (SC) Konsolidasi Demokrasi
Indonesia (KDI), Ratna Sarumpaet di acara musyawarah akbar KDI, di Cisarua, Bogor,
Jawa Barat, Sabtu (19/1).
Ratna menyatakan kondisi Indonesia yang kian
memprihatinkan pascareformasi merupakan ujian bagi para aktivis pergerakan.
Menurutnya harus ada kesepakatan bersama di kalangan aktivis menyelesaikan
persoalan bangsa.
"Mungkin kita hebat dalam pergerakan
masing-masing, mungkin kita hebat dalam bergerak sendiri-sendiri tapi kini kita
diuji bagaimana kekuatan kita kaum pergerakan ini," ujar Ratna.
Para aktivis tidak boleh terjebak hanya pada
sekadar gagasan. Harus ada kesamaan sikap di kalangan kaum pergerakan. Ratna
misalnya mencontohkan, jika para aktivis menyepakati penggulingan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maka kesepakatan itu harus diupayakan
bersama-sama.
"Saya ingin sejak tahun lalu SBY turun,
tapi jika para peserta KDI mau SBY turun besok, saya akan mengikuti kesepakatan
bersama itu." katanya.
Musyawarah akbar KDI dihadiri sekitar 2 ribu
aktivis lintas organisasi pergerakan di seluruh Indonesia. Tumpal Simaremare,
aktivis reformasi 1998 asal Sumatera Selatan menyatakan KDI harus mampu
menguatkan konsolidasi gerakan rakyat melawan rezim nekolim.
"PR besar kita berjuang menasionalisasi
seluruh aset modal asing yang menguasai hajat hidup orang banyak demi
meningkatkan pendapatan dalam negeri yang berujung pada upaya menyejahterakan
rakyat Indonesia," papar Tumpal.
Aktivis lainnya asal Lampung, Sahbuddin Usman
menyatakan rakyat Lampung di pelosok desa merindukan perubahan Indonesia.
Mereka kecewa dengan carut-marut persoalan korupsi di tanah air dan penegakan
hukum yang tak berpihak pada rakyat.
Sahbudin menambahkan dirinya siap
mensosialisasikan dan mengimplementasikan kesepatan para aktivis di KDI.
"Rakyat Lampung merindukan perubahan. Kita harus bersatu demi mewujudkan
harapan rakyat," kata Sahbuddin.
Musyawarah Akbar KDI merupakan forum bagi
aktivis pergerakan di seluruh Indonesia merumuskan persoalan bangsa dan upanya
penyelesaiannnya.
Sejumlah tokoh pergerakan yang hadir maupun
mendukung KDI di antaranya: Salamudin Daeng (ekonom AEPI), Dani Setiawan
(Koordinator Koalisi Anti Utang), Adhie Massardi (Gerakan Indonesia Bersih/
mantan juru bicara Presiden Abdurahman Wahid), Eggie Sudjana (Koordinator
SIRI), Chudry Sitompul (akademisi UI), Ridwan Saidi (budayawan), Yudi Latif
(pengamat politik), MS. Kaban (Ketum PBB), Misbakhun (politisi), Effendi
Ghazali (akademisi).
Rol | Atc | Tryneble
0 Comments
